Pemilu Legislatif… “Republik Mimpi”

PERHITUNGAN real count KPU ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei. Jika dicermati, hal ini sebenarnya mengandung kejanggalan. Masih dihari penceblosan, Partai Demokrat sudah mengklaim sebagai partai pemenang Pemilu. Keakurasian datanya, dimana? Sebab, kita tahu bersama, setelah hari penceblosan masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan Pemilu Legislatif, diantaranya NTT dan Papua. Daerah yang melaksanakan pun, termasuk Sulawesi Utara, datanya baru bisa selesai dihitung di tingkat PPS keesokan harinya, bahkan sampai kini rekapannya masih simpang-siur.

Proses perhitungan ini membuat saya teringat ketika berlangsungnya Pemilu Legislatif 1997. Ketika itu jaringan internet belum seperti sekarang ini. Belum ada perhitungan cepat. Tapi, Harmoko, ketika itu sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, sudah bisa mengumumkan hasil perolehan suara di Propinsi Irian Jaya. Datanya dari mana? Ketika diselidiki, ternyata, kasarnya, sebenarnya Propinsi Irian Jaya itu tidak perlu melakukan pemilihan. Karena, apapun yang terjadi di daerah paling Timur Indonesia itu, tidak akan memengaruhi tabulasi nasional yang sudah di tangan pemerintah pusat. Pada pemungutan suara yang diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997 itu menunjukkan Golkar menjadi pemenang Pemilu Legislatif dengan perolehan suaranya mencapai 74,51 persen dan jumlah kursi sebanyak 325 kursi. PPP kebagian 89 kursi dari perolehan suara sebesar 5,43 persen. Sedangkan PDI, perolehan suaranya 11,84 persen dan hanya mendapat 11 kursi.

Mungkinkah ada kesaman dengan yang terjadi sekarang ini. Kita juga tidak perlu melakukan pemilihan karena datanya sudah ada di “tabulasi” pemerintah pusat? Sebab, dasar perhitungannya mirip. Harmoko dengan perhitungan cepatnya dan Partai Demokrat juga dengan perhitungan cepanya pula.

Jika benar kesimpulan Partai Demokrat didasarkan pada hasil perhitungan cepat (quick count lembaga survei), itu bukan masalah. Yang menjadi soal sekarang adalah kenapa juga real count KPU mengikuti posisi perhitungan cepat saat penceblosan. Apakah KPU juga punya media quick count. Sehingga, proses menuju 20 persen itu, juga berlaku untuk partai yang sudah lolos parliamentary threshold; bergerak sama.

Okelah, kalau hasil akhirnya bisa sama dengan hasil quick count lembaga survei, tapi minimal dalam proses menuju hasil akhir tidaklah harus seragam. Kita lihat, menjelang hari kesembilan setelah proses pemilihan calon anggota legislatif, datanya tidak berubah. Data detik.com (sumber KPU) 17 April 2009: 1. Demokrat 2.230.334 (20,39%), 2. Golkar 1.588.504 (14,52%), 3. PDIP 1.570.061 (14,35%), 4. PKS 903.534 (8,26%), 5. PAN 686.107 (6,27%) 6. PPP 588.661 (5,38%), 7. PKB 557.770 (5,10%), 8. Gerindra 482.161 (4,41%), 9. Hanura 396.023 (3,62%).

Bandingkan dengan hasil sementara yang diumumkan pada hari penceblosan, 9 April 2009. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pukul 18.20 WIB, Kamis (9/4/2009), PD berhasil mengumpulkan 20,79 persen disusul PDIP 15,39 persen dan Golkar 13,55 persen. Selanjutnya PKS 7,88 persen dan PKB 5,87 persen, PAN 5,41 persen, PPP 5,23 persen, Gerindra 4,52 persen dan Hanura 3,66 persen. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan persentase PD 20,53 persen disusul PDIP dengan 14,74 persen, Golkar 14,72 persen. Urutan selanjutnya PKS dengan 8,02 persen, PAN 6,12 persen, PPP 5,30, PKB 5,24, Gerindra 4,11 persen dan Hanura 3,42 persen. Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mencatat PD diurutan pertama dengan 24,15 persen disusul Golkar 12,76 persen, PDIP 11,15 persen, PKS 10,05 persen dan Gerindra dengan 6,33 persen, PPP 5,04 persen, PAN 4,68 persen, PKB 3,59 persen dan Hanura 3,27 persen.

Lembaga survei Cirus juga menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang sementara hitung cepat ini. PD mendapatkan 13,31 persen disusul PDIP dengan 8,95 persen, Golkar 8,94 persen, PKS 4,61 persen dan PAN 3,59 persen. Selanjutnya adalah PKB 3,48, PPP 3,17 dan Hanura 2,55 persen. Sementara hasil hitung cepat dari LP3ES juga menempatkan PD menempati urutan pertama dengan 19,2 persen disusul PDIP dengan 15,2 persen, Golkar 15,1 persen disusul PKS 7,6 persen, PKB 5,7 persen dan PAN 5,6 persen. PPP menempati urutan ke 7 dengan 4,8 persen, Gerindra 4,7 dan Hanura 3,7 persen.

Yang lebih mengherankan lagi, kenapa posisi partai yang lolos parliamentary threshold; Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra dan Partai Hanura, bisa seragam.

Apakah juga sama dengan kondisi di era Suharto itu, memilih atau tidak, hasilnya sami-mawon. Toch hasilnya sudah ada. Atau, apakah hasil hitungan ini karena keakuratan sistem perhitungan cepat; quick count yang dilakukan lembaga survei? Tidak adakah skenario di balik semua ini? Pertanyaan ini timbul karena (harusnya) pengambilan sampel yang dilakukan oleh lembaga survei tidaklah sama dengan data yang masuk ke KPU. Karena itu menjadi janggal jika hasil yang ditampilkan bisa sinergi.


Hasil real count KPU dengan quick count lembaga survei, metode keduanya berbeda. Jadi, adalah aneh jika hasil yang ditampilkan bisa sama. Padahal, seperti diketahui, masing-masing parpol memiliki basis di wilayah masing-masing. Karena itu, mengherankan jika real count yang diperoleh dari pengumpulan hasil perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia, secara tahap demi tahap ini menampilkan hasil yang sama dengan quick count yang menggunakan sampel di seluruh Indonesia.

Atas kejanggalan tersebut, sebaiknya KPU, yang sepertinya menjadi sutradara dalam pembuatan “film dokumenter” ini, agar lebih terbuka dalam proses penyelenggaraan perhitungan yang dimuat ditabulasi nasional. Dibandingkan dengan tahun 2004, tabulasi Pemilu 2009 lebih sulit dikontrol karena hanya menampilkan perolehan suara DPR dilevel nasional. Kondisi tabulasi nasional Pemilu 2009 memunculkan kecurigaan. Tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politiknya.

Guna menghindari kecurigaan publik, KPU diminta lebih transparan dalam peprosesan data untuk tabulasi tersebut. Sebaiknya proses penayangan tabulasi itu dilakukan lebih transparan. Publik perlu diberi akses untuk mengetahui peprosesan datanya. Karena publik berhak tahu bagaimana data yang masuk dari daerah diproses untuk kemudian ditampilkan di tabulasi. Mereka tidak cukup hanya disajikan produk jadinya, tetapi juga perlu diberi akses untuk mengetahui bagaimana produk itu diolah.


Hal ini penting, untuk meneguhkan semangat yang mendasari fungsi real count KPU ini, yakni memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengengai hasil Pemilu. Bukan hanya hasilnya yang harus dibuat transparan, melainkan juga prosesnya. Jangan dibuat rakyat Indonesia seperti melangsungkan Pemilihan Legislatif di Republik Mimpi. (CS/Wilson Lumi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s