CAHYASIANG EDISI 25 APRIL 2009

PERGUB GANJIL GENAP MEMINIMALISASI

KEPADATAN LALULINTAS

edy-kenap-senyum

Ir. J. Edy Kenap, MSi, Kadishub Kominfo Sulut

MANADO – Menyukseskan event dunia World Ocean Conferencen (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, yang dijadwalkan berlangsung 11-15 Mei 2009, pemerintah propinsi mengeluarkan Pergub di bidang penatalayanan transportasi sebagai langka antisipasi kemacetan lalulintas. Dalam hal ini, Pergub akan mengatur pembatasan operasional kendaraan bermotor di kota Manado.

Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2009 tertanggal 11 April 2009, tentang Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Bermotor di Kota Manado Selama Berlangsungnya Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) dan Konferensi Tingkat Tinggi Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative Summit) tahun 2009 di Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo). Pertemuan tersebut berlangsung di Mabes Polda Sulut dan dilakukan oleh Dir Lantas Polda Sulut Kombes Pol Drs Istiono dengan Kadishub Kominfo, Ir J. Eddy Kenap.

Pergub yang dikeluarkan Pemprop Sulut tersebut secara detail memutuskan bahwa kendaraan dengan nomor polisi berakhir ganjil dan genap dapat beroperasi sesuai dengan tanggalan ganjil maupun genap. ”Pergub 11/2009 ini dikeluarkan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama berlangsungnya kegiatan WOC dan CTI Summit tahun 2009. Intinya, Pergub ini akan mengatur penatalayanan arus kendaraan dalam berlalulintas guna mengurangi kepadatan,” kata Kenap kepada Cahya Siang, Sabtu (25/4) pagi tadi.

Dihubungi terpisah, Dir Lantas Polda Sulut, Kombes Pol Drs Istiono mengatakan, (…) melihat situasi dan kondisi lalulintas, dengan 170 ribu kendaraan roda dua dan empat yang ada di Manado, bisa dipastikan akan memicu kemacetan. ”Jadi pemeritah meminimalisasinya dengan Pergub nomor ganjil genap. Pergub ini mengatur, misalnya, tanggal 1, maka kendaraan yang beroperasi adalah yang berplat nomor ganjil belakangnya. Begitu pun sebaliknya, jika tanggalnya 2,4, 6.. dan seterusnya maka kendaraan yang beroperasi adala yang berplat nomor angka genap di belakangnya,” ujar Dir Lantas Polda.
Hal yang sama diungkapkan AKBP Gunawan SIK, Kasubit Gakum Dir Lantas Polda Sulut. Menurut Gunawan, dengan keluarnya Pergub Ganjil Genap ini (Pergub 11 tahun 2009, red), masalah kepadatan lalulintas bisa diminimalisasi. ”Pergub ini dapat mengantisipasi jumlah kendaraan yang beroperasi sekarang, yang diperkirakan berjumlah 160.000 kendaraan. Jumlah ini pun diperkirakan akan mencapai 170 – 200 ribu kendaraan saat berlangsungnya WOC dan CTI Summit. (009/010/WL)

Agar Dekan FMIPA UNSRAT tidak Terjebak,

Rektor Diminta Jalankan Putusan PTUN Manado

MANADO – Reinhaard Mamalu, SH, kuasa hukum DR Ir Julius Pontoh, Msi, menegaskan, persoalan menyangkut ilegalnya jabatan Dekan di Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado sekarang ini, merupakan preseden buruk dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.
Dalam siaran pers yang disampaikan Solidaritas Aksi Berantas Korupsi (SABK) Sulut semalam, Mamalu menegaskan, bahwa persoalan inipun bahkan memiliki implikasi hukum yang sangat serius dalam manajemen Unsrat. Karena, berdasarkan pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa empat bulan sejak adanya ketetapan hukum, persoalan ini sudah harus clear. “Mengapa ketetapan hukumnya sudah hampir setahun belum bisa dilaksanakan,” tanya Mamalu.

Menurut Mamalu, ketetapan hukum sudah ada sejak tanggal 9 Januari 2008, yakni ketika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado mengabulkan permohonan DR Ir Julius Pontoh, Msi . Jika demikian, terhitung 9 Mei 2008 semestinya pejabat dekan FMIPA Unsrat sudah harus digantikan oleh DR Ir Julius Pontoh, Msi. “Namun, sayangnya hal ini tidak dilakukan. Jadi, dengan ini kami sebagai kuasa hukum DR Ir Julius Pontoh, Msi, merasa keberatan dan meminta Rektor Unsrat (Prof. DR. Donald Rumokoy) segera mengatifkan klien kami. Hal inipun perlu dilakukan agar pejabat yang bertugas sebagai Dekan FMIPA Unsrat yang tidak memiliki dasar hukum alias illegal, bisa terselamatkan dari perbuatan melanggar hukum,” jelas Mamalu.

“Kita bisa menginventarisir tindakan apa saja yang illegal, yang dilakukan Dekan FMIPA sekarang, misalnya menerima tunjangan jabatan atau menikmati fasilitas negara, memunggut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan proyek-proyek negara, menandatangani surat-surat penting dan berharga, melaksanakan belanja uang negara, dan seterusnya. Semua itu illegal, tidak ada dasar hukumnya,” urai Mamalu panjang lebar.

Julius Pontoh juga sangat menyesalkan hal ini. Menurutnya, tidak taatnya Rektor Unsrat, tidak saja merupakan pelanggaran sumpah jabatan sebagai pejabat negara. Tetapi juga merupakan pelanggaran konstitusional karena negara ini adalah negara hukum, bukan negaranya Rektor Unsrat. “Coba periksa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28.I ayat (1). Periksa juga TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, dan UU no 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Inpres Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah,” jelas Pontoh.
Sementara Koordinator Solidaritas Aksi Berantas Korupsi (SABK) Sulut, Revoldi Koleangan, melihat persoalan ini sebagai masalah hukum yang segera dituntaskan. “Ini harus secepatnya diselesaikan. Ini menyangkut harkat hidup banyak orang. Sudah saatnya aparat penegak hukum menindaklanjutinya, jangan sampai hanya karena perbuatan yang tidak taat hukum ini malah menimbulkan kerugian negara,” pungkas Koleangan. (CS/WL)

Lahendong II-III Bermasalah,
Stok Listrik WOC Terancam

MANADO- Kekuatiran minimnya stok listrik selama penyelenggaraan World Ocean Confrence (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Sumit pada 11-15 Mei seharusnya tak perlu terjadi. “Stok listrik di Sulut sebenarnya cukup aman selama berlangsungnya dua iven internasional itu. Cuma, memang harus ada koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak-pihak lain, seperti dengan kalangan pemilik mall,” kata Tomi Londa, SE, pengamat kelistrikan Sulut kepada Cahya Siang di Manado tadi siang.
Menurut mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Sulut ini, beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong II dan III berdaya masing-masing 10 dan 20 megawatt, seharusnya menjadi jaminan atas kecukupan stok listrik di Sulut, bukan hanya karena adanya WOC dan CTI Sumit. Apalagi PLTP Lahendong I sejak lama menghasilkan daya listrik 20 megawatt.
“Harusnya kekuatiran itu tidak terjadi, karena dua PLTP itu saja sudah menyumbangkan 30 megawatt, dan total 50 megawat jika ditambah dengan pasokan PLTP lahendong I. Lagi pula, lsitrik pasokan dari PLTP-PLTP itu bisa disimpan, dan sewaktu-waktu juga bisa dialokasikan lewat sistem jaringan jika ada gelagat akan terjadi byar-pet,” lanjut chief officer PT Upplin, perusahaan yang selama ini spesialis menangani pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.
Meningat pentingnya kedua iven tersebut, lanjut dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangie ini, pihak-pihak terkait seperti pemilik mal yang konsumsi listriknya sangat besar, diharapkan bisa sedikit berlapang dada dengan mengurangi pemakaian listrik selama berlangsungnya WOC dan CTI. “Terutama pada sore hingga jam-jam tertentu, pada malam hari di mana terjadi beban puncak,” tambahnya.
Hanya saja, Sulut ternyata belum bisa berharap banyak dari beroperasi PLTP Lahendong II-III. Sebab dipastikan, daya listrik total 30 megawatt yang diharapkan dari kedua pembangkit tersebut tak bisa dimaksimalkan. Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar di Jakarta kemarin, terjadi kesalahan teknis pada pipa di sumber gas kedua PLTP tersebut. Karena waktu yang sudah sangat mendesak, maka perbaikan dipastikan tak bisa selesai dalam waktu sebulan, karena WOC dan CTI Sumit berlangsung pada Mei.
Karena itu, Fahmi menyatakan, pihaknya dalam menghadapi WOC dan CTI Sumit segera menyewa pembangkit listrik tenaga diesel berdaya 20 megawatt, supaya ketersediaan listrik di Sulut bisa terjamin. Sebab selain adanya masalah teknis tersebut, stok listrik dianggapnya tak mencukupi jika hanya berharap dari pembangkit-pembangkit yang di Sulut. “Penyewaan pembangkit mulai masuk awal Mei,” katanya.

Menurut Fahmi, selain menyewa PLTD, pihaknya juga meningkatkan kemampuan pembangkit lama di Kota Bitung sehingga menambah daya hingga 17 MW. Dengan demikian maka kemampuan pembangkit lama ditingkatkan dari sebelumnya yang hanya 60 persen menjadi 90 persen dari kapasitasnya sehingga pasokan listrik di Sulut mencapai 172 MW.
“Tambahan daya itu cukup memenuhi kebutuhan beban puncak saat WOC yang diper-kirakan naik dari 143 MW menjadi 152 MW. Jadi, jika ada satu pembangkit yang terganggu, maka sistem kelistrikan masih tetap aman. Penyewaan dan peningkatan kapasitas pembangkit ini merupakan program jangka pendek mengatasi krisis listrik sebesar 18 MW di Sulut,” tandas Fahmi.
Berdasarkan catatan Cahya Siang, pembangkit listrik milik PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang seharusnya bisa ikut menyumbangkan pasokan listrik di Sulut, sampai sekarang ditengarai masih terbengkalai di wilayah Kota Bitung. Padahal, genset tersebut sudah lama dihibahkan ke Pemprov Sulut.
Pihak NMR melalui salah satu jurubicaranya Pretty Mamonto menyatakan, pihaknya sudah menghibahkan genset berdaya listrik raksasa tersebut ke pihak Pemprov Sulut sehingga tak layak lagi berkomentar. Keberadaan pembangkit listrik berdaya megawatt tersebut disebut-sebut berantakan karena banyak onderdilnya yang sudah lepas. (PS/002)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s