CAHYA SIANG EDISI 16 MAY 2009: SOAL LAUT SULUT (INDONESIA) “TIDAK DILELANG”

Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi:

“LAUT SULUT TAK DILELANG KE PIHAK ASING”

MANADO –  Pemerintah Indonesia terus menambah luas kawasan laut konservasi di Indonesia, termasuk di perairan Sulawesi Utara (Sulut), yang  hingga tahun 2020  ditargetkan mencapai total 20 juta hektare. Pengelolaan kawasan tersebut akan dibiayai Pemerintah Indonesia bersama pemerintah dari lima negara anggota Segitiga Koral (Coral Triangle) lainnya, yakni Filipina, Malaysia, Timor Leste, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini.

Walaupun pengelolaan kawasan laut tersebut melibatkan dana banyak  pihak asing, namun Pemerintah Indonesia melarang keterlibatan pihak asing untuk mengelola kawasan yang kaya akan hasil laut tersebut. Karena itu, Menteri Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) Freddy Numberi membantah isu bahwa luasnya kawasan laut konservasi akan menciptakan pengkaplingan lahan yang dijual ke pihak asing. […]

Kalangan LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam jumpa pers secara terpisah di salahsatu resto di Kota Manado kemarin menyatakan, penambahan kawasan laut konservasi memang disengaja pemerintah supaya kelak pengelolaannya diserahkan ke pihak asing. Walhi menguatirkan, sistem bagi hasil pengelolaan (sharing) akan menjadi sangat tidak adil sebagaimana kebijakan Kontrak Karya di bidang pertambangan antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara lain yang mewakili kepentingan bisnis pihak swasta dari negaranya untuk berinvestasi di bidang pertambangan, semisal PT Freeport dan Newmont Pacific.

Menurut Numberi, isu tentang akan berpindahkan sistem Kontrak Karya di bidang pertambangan ke bidang perikanan lewat kehadiran kawasan laut konservasi tersebut, sangat berlebihan. “Tidak ada satu pun wilayah laut konservasi ini baik di Sulutd an seluruh Indonesia yang akan kami lelang ke pihak asing. Lebih tepatnya, kawasan laut ini akan dikeloola oleh organisasi-organisasi di masyarakat atas rekomendasi gubernur bupati atau wali kota setempat. Pengelolaan kawasan ini akan lebih dikhususkan untuk mensejahterakan warga pesisir,” tegasnya menjawab pertanyaan Cahya Siang di  Grand Kawanua kawasan Kayuwatu, Kota Manado, kemarin sore.

Menurut Numberi, bantuan Pemerintah Amerika Serikat untuk konservasi terumbu karang dan pesisir yang mencapai lebih dari 41,6 juta dolar AS,  serta bantuan serupa dari lima negara  anggota CTI dan kalangan lembaga asing, disambut baik pihak Indonesia. “Hanya saja, kita tidak boleh didikte oleh negara mana saja selaku pendonor, karena laut ini adalah wilayah kita. Juga yang harus saya tekankan, pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan tidak bisa disamakan dengan Kontrak Karya di bidang pertambangan,” lanjutnya.

Numberi mengakui,  penyelenggaraan WOC dan CTI Summit di Kota Manado pada 11-15 Mei 2009, ‘terlanjur’ menggurat sejarah penting di bidang konservasi kelautan dan lingkungan. Selain mengangkat isu yang sangat krusial atau vital bagi umat manusia, kedua iven tersebut mampu menghadirkan enam kepala negara Segitiga Coral (Coral Triangle) Dunia –termasuk-Indonesia- yakni Malaysia, Filipina, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dari iven ini dihadirkan keputusan-keputusan penting untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran lingkungan laut yang sangat berdampak atas terjadinya perubahan iklim (climate change). “Enam kepala negara sudah menadatangani CTI Leader’s Declaration hari ini (Jumat, 15/5) . Ini sejarah yang dicatat oleh dunia. Apalalagi, dalam pembukaan CTI Summit, semua kepala negara juga sudah menyepakati peluncuran secara formal CTI on Coral Reef, Fisheries and Food Security and Adaptation to Climate Change (CTI-CFFC), serta secara aklamasi menyatakan untuk mengadopsi Regional Plan of Action (RPOA),” lanjut Numberi.

Dalam RPOA, menurutnya, terdapat lima tujuan utama. Pertama, pengelolaan bentang laut (seascape) prioritas di kawasan laut; kedua pengelolaan perikanan berbasis ekosistim;  ketiga penetapan dan pengelolaan efektif kawasan konservasi laut dan jejaringnya (marine protected area and its networks); keempat adaptasi terhadap perubahan iklim; kelima mempertahankan keberadaan spesies langka (threated species) sekaligus peningkatannya.

Dalam peluncuran  CTI-CFFC,  menurut Numberi, tidak hanya lembaga-lembaga internasional yang sudah menyatakan untuk membantu program-program CTI, melainkan juga beberapa negara CTI lain. Negara-negara ini berkomitmen untuk berkontribusi bagi implementasi  RPOA dan NPOA. Di antaranya, bantuan Indonesia sebesar 5 juta dolar AS, PNG 2 juta dolar AS, Filipina 5 juta dolar AS, dan Malaysia 1 juta dolar AS.

Menurut Numberi, komitmen yang disampaikan negara-negara anggota CTI tersebut, di luar negara-negara atau lembaga-lembaga internasional. AS sudah menyatakan akan membantui 41,6 juta dolar AS yang disampaikan dalam kesepakatan pihak DKP dengan NOAA-USA, Global Environmental Facilities (GEF) sebesar 63 juta dolar AS, dan Australia 2 juta dolar Australia.

Kegiatan CTI Summit yang juga sukses sebagaimana WOC, merupakan salah satu puncak dari serangkaian kegiatan yang digelar  sejak 11 Mei lalu di Kota Manado. Ini ditandai dengan Technical Session on Climate Change dengan hasil identifikasi prioritas enam negara untuk climate change impact dan upaya adaptasinya. Selanjutnya pada 12-13 Mei lalu, digelar CTI Senior Official Meeting (SOM) yang bertujuan  untuk menyiapkan CTI Summit.(008)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s