SHS: “WTP PERSEMBAHAN UNTUK RAKYAT SULAWESI UTARA”

DEPUTI BIDANG POLITIK WAPRES, DJOHAN:

“SELAMAT UNTUK SULUT”

SH Sarundajang

MANADO – Deputi Bidang Politik Wakil Presiden dan juga Pengamat Politik, Djohan, menyampaikan rasa salutnya terhadap daerah yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini benar-benar angka positif untuk pengelolaan keuangan daerah. […..]

Sebab, menurut Jo –demikian ia akrab disapa– WTP merupakan cermin makin tertatanya pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sehingga ruang untuk korupsi bisa dipersempit dan kemudian dieliminasi. “WTP pasti berdampak pada lebih ketatnya pengaturan pengunaan keuangan. Dengan begitu, yang namanya korupsi akan semakin sulit terjadi. Selamat untuk Sulut,” ujar Djohan.

Dihubungi terpisah, Dr Pratikno, MSoc yang merupakan pakar otonomi daerah dan juga Dekan Fisipol UGM, berpendapat secara umum bahwa opini BPK ini pasti baik manfaatnya. “Semoga ke depan, dengan predikat ini, Pemda mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sehinga bisa lebih baik dan kredibel,” pesan peraih gelar Ph.D di Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia ini.

Sedang bagi Effendi Ghazali, predikat ini sebagai parameter bersihnya administrasi keuangan daerah. Itu harus dipahami masyarakat. Namun, Effendi berharap, Pemprov Sulut tak berpuas diri dengan opini tersebut. Malah, tambah Effendy, pemerintah selaku eksekutor kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan publik harus membuka diri, berani menerima kritikan. “Terima kritik-kritik agar predikat itu benar-benar dirasakan manfaatnya bagi publik,” cetus Effendy.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widiyoko, saat dihubungi semalam, meminta warga Sulut agar tetap semangat ikut memberantas korupsi. Dia sepaham dengan motto membangun tanpa korupsi yang digiatkan SHS. Nah, pintahnya, untuk menguatkan opini yang baru diberi BPK ini, masyarakat Sulut harus berperan menjadi filter terkait pengawasan terhadap pelaku korupsi agar WTP bermanfaat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Drs Sinyo Harry Sarundajang, mengungkapkan, predikat WTP yang dianugerahkan BPK untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Propinsi dan diumumkan pada Rapat Paripurna DPRD di gedung Cengkih, akan dipersembahkan sepenuhnya bagi rakyat Sulut.

Menurut Sarundajang, hasil capaian ini adalah gambaran kerja keras semua pemangku jabatan di Sulawesi Utara. Olehnya, sudah seharusnya dipersembahkan untuk rakyat demi kemakmuran dan kesejahteraan, sebagai penghargaan tertingi dari pemerintah propinsi bagi warga Bumi Nyiur Melambai. “Tanpa kemauan dan kerja keras semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang benar menuju clean and good governence, penghargaan ini akan sulit diraih. Ini buah dari sinerjitas semua pihak; eksekutif, legislatif, juga yudikatif,” ujar peraih Bintang Maha Putera Utama langsung dari Presiden SBY ini.

Gubernur berharap, agar penghargaan tertinggi bidang pengelolaan keuangan ini dirasakan benar-benar manfaatnya. Hal ini sebagai komitmen pemerintah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. “Pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun tanpa melakukan perbuatan tercela, seperti korupsi. Karena korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi adalah kejahatan luar bisa yang harus ditangani secara luar biasa pula. Dan, dengan penghargaan WTP membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tidak disalahgunakan,”  tegas Sarundajang. (mcs)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s