Semua Partai Seharusnya Diizinkan Usung Capres

hl-senin-23-januari-2017

Emrus sihombing.

Jakarta, CS – Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, wacana penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden berpotensi menghalangi tercapainya demokrasi yang berkualitas. Sebab, jika presidential threshold dihapuskan, keran bagi munculnya persaingan dan calon presiden yang berkualitas akan terbuka.
“Demi demokrasi berkualitas, biarkan semua partai bisa mengusung calon presiden,” kata Emrus kepada wartawan, Minggu (22/1/2017).
Ia melanjutkan, baik pemain baru yakni partai-partai politik yang tak ikut serta dalam Pemilu 2014, maupun partai lama akan berbenah dan berlomba-lomba mengusung calon terbaiknya. Artinya, akan semakin menguntungkan rakyat karena disuguhi pilihan calon pemimpin yang beragam dan berkualitas.
“Bukakah orientasi kita di dalam berdemokrasi menguntungkan rakyat?” imbuhnya.
Selain itu, ia juga melihat ada kejanggalan terjadi ketika dalam pemilihan legislatif 2019 partai baru diizinkan ikut serta, namun pada gelaran pemilihan presiden disingkirkan.
“Nah kalau di pemilu legislatif boleh, kenapa tidak boleh di pemilihan presiden? Oleh karena itu,  kalau diberikan kesempatan ikut pemilu legislatif, atomatis harus ikut di pemilihan presiden,” ungkap dia.
“Presiden dan DPR kan kedudukannya sama, mereka sama kok. Partai baru diikutkan di pemilihan legislatif sedangkan di pemilihan presiden tidak, menurut saya harus diikutkan saja,” tutup Emrus.
Presidential Threshold Tak Relevan dengan Pemilu Serentak 2019
Revisi Undang-Undang Pemilu sedang dibahas oleh para legislator di Senayan. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah perdebatan mengenai ambang batas partai politik dapat mengajukan calon presiden (presidential threshold).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, menerangkan bahwa sistem presidential threshold tak lagi relevan diterapkan di Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.
“Presidential threshold menurut saya karena pilpres dan pileg berlangsung serentak sebenarnya relevansinya enggak ada,” ujar Hanta Yudha usai acara Diskusi Polemik Sindo Trijaya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1/2017).
Hanta melanjutkan, sistem ini tak bisa diterima logika bila alasannya hanya untuk memperkuat sistem presidensial melalui dukungan partai politik besar.
“Idealnya presidential threshold enggak perlu kalau alasan untuk perkuat sistem presidensial agar ada partai sejak awal berkoalisi cukup besar dan didukung partai besar gitu kan logika beberapa partai. Tapi, menurut saya itu tak relevan,” tegasnya.
Hanta mencontohkan dengan Pilpres 2009. Saat itu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono menjadi pemenang dan didukung banyak partai politik. Namun, kekuatan besar itu kerap tak solid karena sejumlah partai seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kerap berbeda pandangan dengan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.
“Tapi setelah Jokowi jadi presiden kebesaran juga. Jadi enggak ada relevansinya,” pungkasnya.
Partai Baru Ikut Pilpres 2019 Akan Untungkan Rakyat
Wacana penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden bakal memupuskan harapan bagi partai baru untuk mengusung calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, rencana ini justru akan merugikan rakyat Indonesia, sebab pilihan calon presiden menjadi kurang beragam.
Menurutnya, dengan memasukkan partai baru yang belum turut serta dalam Pemilu 2014 lalu, rakyat diuntungkan sebab pilihan calon pemimpin negara menjadi lebih banyak.
“Menurut saya harus diikutkan saja (partai baru dalam Pilpres 2019). Ini berarti mengutungkan rakyat karena memang banyak pilihan bagi rakyat. Semakin banyak pilihan, semakin menghasilkan calon berkualitas,” kata Emrus saat dihubungi wartwan, Minggu (22/1/2017).
Lebih lanjut Emrus menjelaskan, jika partai baru diikutsertakan dalam Pilpres, maka tingkat persaingan menjadi bertambah. Artinya, ini menjadi tantangan bagi partai-partai lama untuk mengajukan calon yang lebih berkualitas.
“Jadi ini kesempatan bagi partai lama untuk melakukan evaluasi bahwa calon mereka lebih baik karena mereka sduah lama,” ungkapnya.
Sehingga ia berpendapat, kualitas Pemilu akan lebih baik karena dua faktor penting di atas.
“Jadi saya melihat dari sisi kualitas pemilu, dari sisi mutu atau calon presiden tetap lebih baik jika semua partai diizinkan mengusung calon,” ungkap Emrus. (Dari berbagai sumber disadur oleh: Inyo)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s